Dalam menganalisa ekologi
administrasi Negara Indonesia dipergunakan perincian faktor-faktor ekologis.
A.
Faktor-faktor
ekologis yang bersifat ilmiah
Aspek-aspek kehidupan nasional
terdiri dari aspek alamiah dan aspek kemasyarakatan, maka faktor-faktor
ekologis administrasi Negara Indonesia akan diperinci sejalan dengan
aspek-aspek kehidupan nasional tersebut.
1) Lokasi
dan posisi geografi
a. Pengaruh
lokasi dan posisi geografi terhadap administrasi Negara
Untuk melihat pengaruh lokasi dan
posisi geografi terhadap administrasi Negara, perlu disebutkan bentuk wujudnya
Negara Indonesia terdiri dari kepulauan, letak astronomiknya yang berada di
daerah tropik, posisi silang antara 2 benua dan 2 samudra.
b. Pengaruh
administrasi Negara terhadap geografi Indonesia
Pengaruh administrasi Negara
terhadap geografi terutama lokasi dan posisinya hampir-hampir tidak ada karena
sifatnya alamiah. Tetapi pengaruh dari segi lain dapat ditelusuri melalui
perubahan cara penadang atau wawasan bangsa Indonesia terhadap geografinya.
Geografi Indonesia merupakan lautan yang ditengah-tengahnya bertebaran
pulau-pulau, dengan sendirinya laut antara 2 pulau menjadi perairan “dalam”. Wawasan
ini akan terwujud apabila diperlengkapi perangkat admisnistrasi Negara yang
mampu, seperti Departemen Hankam, Departemen Perhubungan, Departemen Dalam
Negeri, Departemen Luar Negeri dan sebagainya.
2) Keadaan
dan kekayaan alam
a. Pengaruh
keadaan dan kekayaan alam terhadap administrasi Negara
Pengaruh keadaan dan kekayaan alam
ini terhadap administrasi Negara nampak pada usaha-usaha untuk memanfaatkan sumber-sumber
alam tadi bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia.
Negara-negara sedang berkembang
pada umumya belum mampu menggali sumber-sumber kekayaan alam secara maksimal,
oleh karenanya bantuan asing, baik berupa modal maupun tenaga ahli tidak dapat
dihindarkan. Demikina pula Indonesia, untuk menggali sumber-sumber minyak di
lepas pantai pada akhir-akhir ini diperlukan kerja sama dengan pihak asing.
b. Pengaruh
administrasi Negara terhadap keadaan dan kekayaan alam
Pengaruh administrasi Negara
terhadap keadaan dan kekayaan alam sangat terbatas, karena kekayaan alam ini
merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa. Pengaruhnya kalau ada, terbatas pada
merubah sumber-sumber dari potensi menjadi kemampuan real. Misalnya air terjun
merupakan potensi tenaga diubah untuk benar-benar menjadi tenaga, tanah yang
subur diubah menjadi tanaman padi diubah agar benar-benar menghasilkan padi.
3) Keadaan
dan kemampuan penduduk
a. Pengaruh
keadaan dan kemampuan penduduk terhadap administrasi Negara
Dalam melihat pengaruh faktor
keadaan dan kemampuan penduduk ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan
yaitu :
(1) Jumlah
Penduduk
(2) Distribusi
Sosial
(3) Komposisi
(umur)
(4) Oenghasilan
Penduduk
(5) Tinkat
Pendidikan
(6) Kesehatan
Penduduk
b. Pengaruh
administrasi Negara terhadap keadaan dan kemampuan penduduk
Program-program pemerintah yang
diimplementasikan oleh administrasi Negara dapat merubah keadaan dan kemampuan
penduduk.
(1) Departemen
Tenaga Kerja dan Transmigrasi khususnya Direktorat Jendral Transmigrasi dengan
jajarannya dan bekerjasama dengan unsure-unsur administrasi Negara lain
misalnya dengan Departemen Dalam Negeri atau Badan Koordinasi Penyelenggaraan
Transmigrasi dapat lebih menyeimbangkan penyebaran spasial penduduk.
(2) Departemen
Kesehatan, dengan program-programnya di bidang kesehatan dapat mempengaruhi
keadaan kesehatan penduduk.
B.
Aspk
Kemasyarakatan, meliputi IPOEKSOSBUDMIL
1. Ideology
Ideology adalah
suatu komlpeks atau jalinan ide-ide tentang manusia dan dunia, yang dijadikan
pedoman dan cita-cita hidup. Bagi Indonesia, ideology yang dimaksud adalah
Pancasila, sesuai dengan penegasan presiden Soeharto bahwa “Pancasila adalah
sumber dari segala gagasan kita mengenai wujud masyarakat yang kita anggap
baik, yang menjamin kesentosaan kita semua, yang mampu member kesejahteraan
lahir dan batin bagi kita semua.
a. Pengaruh
Ideoligi Pancasila terhadap Administrasi Negara
Dalam
mempelajari pengaruh ideology terhadap administrasi Negara Indonesia hendaknya
dilihat Pancasila sebagai dasar/ideology Negara yang telah dirumuskan dalam
pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan yang selanjutnya telah terjabarkan dalam
pasal-pasal UUD 1945.
(1) Sila
Ketuhanan Yang Maha Esa
Sila Ketuhanan
Yang Maha Esa mengandung pernyataan pengakuan bangsa Indonesia terhadap adanya
Tuhan. Departemen Agama terdiri dari komponen-komponen yang mencerminkan adanya
beberapa golongan pemeluk agama yaitu Islam, Kristen, Khatolik, Hindu dan
Budha. Di samping itu adanya unit-unit fungsional yang mengemban fungsi-fungsi
tertentu seperti misalnya peradilan agama, pendidikan agama dan sebagainya. Pembangunan
tempat-tempat ibadah, penyediaan fasilitas-fasilitas penunaian ibadat oleh
administrasi Negara merupakan petunjuk-petunjuk pengaruh sila Ketuhanan Yang
Maha Esa terhadap adminstrasi Negara.
(2) Sila
Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab
Sila kedua ini
ingin menempatkan manusia sesuai dengan harkatnya sebagai makhluk Tuhan. Atas
pandangan kemanuasiaan yang adil dan beradab, maka pandanga bangsa Indonesia
mengenai manusia ialah tidak menghendaki adanya penindasan manusia oleh manusia
lain. Untuk mewujudkan pandangan ini adminstarsi Negara mengambil
langkah-langkah menghapuskan penindasan, menjunjung tinggi harkat dan martabat
manusia. Departemen Luar Negeri memelihara hubungan antar Negara atas dasar
saling menghormati dan saling menghargai satu sama lain.
(3) Sila
Persatuan Indonesia
Perlu diingat
bahwa kebinekaan masyarakat Indonesia juga perlu diperhatikan dengan membentuk
satuan-satuan pemenrintahan di daerah-daerah yang bersifat otonom dengan
administrasi daerahnya masing-masing. Dengan demikian cita Negara kesatuan
dilengkapi dengan asas desentralisasi
dengan maksud untuk mencapai efisiensi dan evektifitas pemerintahan.
Walaupun diakui adanya system administrasi daerah tertentu yang berbeda satu
dengan yang lain sesuai dengan kondisi daerah masing-masing, tetapi tetap
dipelihara keseragaman pada aspek-aspek tertentu sebagai konsekuensi Negara
kesatuan.
(4) Sila
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/perwakilan
Sila keempat ini
mengandung nilai cita demokrasi. Sebagai Negara demokrasi pemerintah dan
adminstrasi negaranya harus bertanggung jawab kepada rakyat, dikontrol oleh
rakyat, dan memberikan pelayanan kepada rakyat, hanya saja system dan
mekanismenyta berbeda-beda. Di Indonesia pertanggungan jawab administrasi
Negara diberikan kepada rakyat melalui presiden sebagai administrator
pemerintah.
(5) Sila
Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
Pada dasarnya
sila ini menghendaki adanya kemakmuran yang merata diantara seluruh rakyat,
bukannya mereta yang statis melainkan merata yang dinamis dan meningkat. Sila
ini menjelma ke dalam norma-norma yang mengatur kesejahteraan social yaitu
pasal 33 dan 34 UUD 1945. Departemen-departemen pemerintahan telah diciptakan
untuk mewujudkan norma-norma tersebut serta peraturan-peraturan disiapkan dan
dilaksanakan untuk memberikan perlindungan kepada yang lemah.
b. Pengaruh
administrasi Negara terhadap ideology
Pada ketetapan
MPR Nomor II/MPR/1978 telah memetapkan suatu pedoman penghayatan dan pengamalan
pancasila yang merupakan penuntun dan pegangan hidup dalam kehidupan
bermasyarakat dan bernegara bagi setiap warga Negara Indonesia. Dalam rangka
melaksanakan ketetapan tersebut presiden sebagai administrator pemerintahan
membentuk tim penasehat presiden tentang Pelaksanaan Pedoman Penhayatan dan Pengamalan Pancasila.
2. Politik
a.
Pengaruh system politik terhadap
administrasi Negara
Oleh karena
daministrasi Negara ada dibawah pimpinan pejabat-pejabat politis yang
berorientasi kepada partai politik tetentu maka sering terjadi pembnetukan
suatu badan/lembaga baru atau unit-unit baru dalam kementrian, walaupun secara
terselubung dilator belakangi kepentingan untuk menempatkan orang-orang partai
pada jabatan dalam badan/lembaga yang baru tersebut.
Pada era Orde
Baru mulai diambil langkah-langkah untuk membenahi administrasi Negara menuju kearah
administrasi Negara yang sehat, dengan mengurangi pengaruh partai-partai
politik. Usaha-usaha tersebut seperti:
(1)
Bidang Organisasi, antara lain meliputi
refungsionalisasi, restrukturisasi, dan penempatan.
(2)
Bidang struktur dan prosedur kerja,
antara lain meliputi hubungan-hubungan, debirokratisasi/decontrol dan
penyelenggaraan fungsi organisasi dan metoda.
(3)
Di bidang personil, meliputi perbaikan
kompensasi, peningkatan mutu/kemampuan kerja, pembinaan karier, pendidikan,
pendataan dan sebagainya.
(4)
Di bidang perusahaan Negara, telah
dilakukan pengelompokan perusahaan-perusahaan milik Negara kedalam tiga bentuk
perusahaan yaitu: Perusahaan Jawatan (PERJAN), Perusahaan Umum (PERUM) dan
Perusahaan Perseroan (PERSERO).
b.
Pengaruh administrasi Negara terhadap
system politik
Pengaruh
administrasi Negara terhadap system politik dapat ditelusuri bertolak pada
maklumat Pemerintah tentang pembentukan partai-partai politik 3 Nopember 1945
yang berisi anjuran pemerintah tentang pembentukan partai-partai politik.
3. Ekonomi
a. Pengaruh
faktor ekonomi terhadap administrasi Negara
(1) Ekonomi
Indonesia tidak berdasarkan pada ekonomi bebas, tidak pula berdasakan ekonomi
sentral yang bercorak etatisma, melainkan berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
Landasan ekonomi tersebut mampunyai dampak terhadap administrasi Negara, yaitu
bahwa dalam rangka mewujudkan “usaha bersama berdasarkan atas asas
kekeluarhgaan” atau secara tegas disebut sebagai usaha koperasi, maka
pemerintah sejak semula sudah mempersiapkan seperangkat administrasi Negara untuk
membina koperasi.
(2) Cabang-cabang
produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak
dikuasai oleh Negara, mengharuskan partisipasi pemerintah yang mewakili Negara
untuk aktif berusaha dalam bidang ekonomi.
(3) Di
samping itu dalam ekonomi Indonesia masih terbuka kesempatan yang luas bagi
swasta untuk berusaha, juga di bidang penanaman modal bahkan swasta asing pun
mendapatkan kesempatan, hanya saja dengan bimbingan dan pengendalian dari
pemerintah. Untuk keperluan ini tentu diperlukan seperangkat administrasi
Negara, misalnya untuk mengatur distribusi bahan-bahan kebutuhan pokok agar
merata ke seluruh lapisan masyarakat.
(4) Ekonomi
kita yang sedang berkembang dan belum mampu menciptakan taraf hidup rakyat yang
tinggi. Keadaan yang demikian ini tentu belum memungkinkan pemerintah. Sebagian
besar administrasi Negara di daerah-daerah yang jauh dari kota-kota besar masih
mempergunakan alat-alat tradisional dan lazimnya kurang mencukupi kebutuhan.
Pada sisi lain yang terlihat bahwa pada umumnya gaji pegawai belum dapat
mendatangkan kehidupan yang layak kepada pegawai. Karena gaji pegawai negeri
sebagai penggerak “mesin” administrasi Negara relative rendah mendorong mereka
untuk melakukan perbuatan-perbuatan kurang terpuji, disiplin rendah, penyalah
gunaan kekuasaan, komersialisasi jabatan, dan bahkan sampai ke tingkat korupsi.
Hal ini menyebabkan administrasi
Negara tidak efektif dan tidak efisien serta pelayanan kepada masyarakat tidak
terlaksana sebagaimana mestinya.
(5) Pembangunan
nasional yang dilaksanakan secara bertahap dean berencana diperlukan suatu
badan perencana yang diperlengkapi dengan seperangkat administrasi Negara.
(6) Dalam
rangka pelaksanaan pembangunan nasional diperlukan investasi modal yang cukup
besar baik oleh pemerintah sendiri maupun oleh pihak swasta. Faktor-faktor
ekonomi khususnya pembangunan ekonomi, yang memerlukan penanaman modal dalam
negeri dan asing, mempunyai dampak terhadap system administrasi Negara.
b. Pengaruh
administrasi Negara terhadap ekonomi
Dalam mempelajari pengaruh
administrasi Negara terhadap ekonomi dapat dikemukakan beberapa hal saja yaitu,
(1) Anggaran belanja dan pendapatan Negara, (2) Kebijakan penanaman modal, (3) Kebijakan
proteksi (perlindungan) dan (4) Kebijakan di bidang ekspor.
4. Sosial
Budaya
a. Pengaruh
social buadaya terhadap administrasi Negara
Pembahasan
pengaruh faktor sosbud terhadap administrasi Negara Indonesia sengaja dilakukan
secara garis besar saja, dengan maksud untuk dinahas lebih lanjut secara
terperinci dan intensif dalam laporan atau tulisan sendiri.
(1) Tradisional
versus moderen
(2) Teknologi
social dan fisik
(3) Rovolusi
komunikasi
b. Pengaruh
administrasi Negara terhadap social buadaya
Pengaruh
administrasi Negara terhadap social budaya dapat ditelusuri melalui program-program
pembangunan social budaya yang dilancarkan oleh pemerintah yang
diimplementasikan oleh administrasi Negara. GBHN telah memberikan
pengarahan-pengarahan program pembangunan dibidang social budaya yang dapat
dijadikan acuan dalam membahas pengaruh administrasi Negara terhadap social
budaya. Beberapa pengaruh yang dimaksud adalah: (1) Program moderenisasi desa,
(2) Program-program di bidang seni budaya, (3)Program di bidang pendidikan, (4)Program
di bidang kesehatan dan keluarga berencana.
5. Militer
a. Pengaruh
militer terhadap administrasi Negara
Pengaruh militer
terhadap administrasi Negara dapat ditelusuri melalui dwifungsi ABRI dengan
system kekaryaannya. Praktek-praktek dan kebiasaan administrasi militer sampai
tingkat tertentu mewarnai system dan prosedur serta praktek-praktek dan
kebiasaan administrasi lembaga-lembaga tadi.
(1) Pemantapan
prinsip-prinsip organisasi
(2) Asisten
sekretaris wilayah/daerah
(3) Tata
upacara
b. Pengaruh
administrasi Negara terhadap militer
Pengaruh
administrasi Negara terhadap militer (hankam) paling tidak Nampak dalam 2 hal.
Pertama, karena anggota militer sewaktu-waktu harus siap ditugaskan di luar
jajaran Departemen HANKAM, maka mereka harus memiliki kualifikasi yang
sedemikian rupa sehingga cocok dengan tuntutan persyaratan jabatan-jabatan di
luar HANKAM dimaksud.
Kedua,
pelaksanaan SISHANKAMRATA memerlukan pengerahan kekuatan rakyat. Rakyat perlu
dipersiapkan dengan latihan-latihan, diorganisir dalam kelompok-kelompok yang
sewaktu-waktu dapat digerakkan untuk menghadapi tugas-tugas nyata dalam
Hankamrata.
Daftar Pustaka
Ekologi Administrasi Negara,
karangan Prof. Drs. S. Pamudji, MPA.
